Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian di Indonesia. Pada September 2026, Purbaya diganti oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Pergantian ini tidak hanya menjadi perhatian di sektor keuangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan ekonomi digital Indonesia ke depan.
Selama periode Purbaya, teknologi dan data semakin mendapatkan posisi penting dalam strategi penerimaan negara. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, perluasan basis pajak, pemanfaatan data ekonomi digital, hingga kebijakan pajak marketplace menjadi beberapa agenda yang berkaitan langsung dengan perkembangan ekonomi digital.
Kini, dengan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, pertanyaannya bukan hanya apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, tetapi juga bagaimana implementasinya akan berubah dan apa dampaknya bagi industri teknologi di Indonesia?
Apa yang Terjadi dengan Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia?
Ekonomi digital Indonesia berkembang semakin luas. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini semakin banyak berpindah ke platform digital.
E-commerce, layanan digital, cloud computing, fintech, data center, artificial intelligence (AI), hingga berbagai platform berbasis teknologi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Perkembangan tersebut menciptakan peluang pertumbuhan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah.
Semakin besar aktivitas ekonomi digital, semakin besar pula kebutuhan pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut masuk ke dalam sistem administrasi dan perpajakan yang dapat bekerja secara efektif.
Inilah yang membuat kebijakan ekonomi digital Indonesia semakin erat kaitannya dengan teknologi.
Teknologi tidak lagi hanya menjadi sektor yang membutuhkan dukungan pemerintah. Teknologi juga mulai menjadi infrastruktur yang digunakan pemerintah untuk mengelola data, mengawasi aktivitas ekonomi, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperluas basis penerimaan negara.
Pajak Marketplace: Salah Satu Kebijakan yang Perlu Diperhatikan
Salah satu contoh paling nyata adalah kebijakan pajak marketplace.
Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
Kebijakan ini pada dasarnya mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik. Dengan demikian, marketplace memiliki peran dalam membantu proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
Implementasinya kemudian mengalami penundaan.
Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah kembali menjadwalkan pemungutan pajak e-commerce mulai 1 Oktober 2026. Reuters melaporkan bahwa kebijakan tersebut sebelumnya ditunda karena pertimbangan daya beli masyarakat, tetapi kemudian jadwal implementasinya dimajukan kembali setelah pergantian Menteri Keuangan.
Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi digital tidak berdiri sendiri.
Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus, mulai dari penerimaan negara, kondisi daya beli masyarakat, perkembangan UMKM digital, hingga pertumbuhan industri e-commerce.
Bagi pelaku bisnis digital, kepastian mengenai aturan tersebut menjadi hal yang penting karena perubahan kebijakan dapat memengaruhi cara perusahaan dan merchant mengelola transaksi digital.
Coretax dan Digitalisasi Perpajakan
Selain pajak marketplace, Coretax menjadi bagian penting dari transformasi digital perpajakan Indonesia.
Coretax dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan secara end-to-end, mulai dari administrasi hingga pelaporan dan pembayaran. Pemerintah juga menggunakan integrasi data untuk meningkatkan kualitas informasi perpajakan.
Dalam perkembangannya, Coretax memang menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional.
Namun pemerintah kemudian melaporkan adanya perbaikan dan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Dalam laporan APBN hingga Maret 2026, Kementerian Keuangan menyebut transformasi digital administrasi perpajakan turut berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan.
Hal ini memberikan satu pelajaran penting bagi industri teknologi.
Digitalisasi bukan sekadar membangun sebuah sistem.
Keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada kualitas data, integrasi antar sistem, keamanan, reliability, pengalaman pengguna, serta kemampuan tim teknologi yang mengelolanya.
Dengan kata lain, semakin kompleks sistem digital yang digunakan pemerintah maupun perusahaan, semakin besar pula kebutuhan terhadap IT talent dengan kompetensi yang relevan.
Apa Hubungannya dengan Industri Teknologi?
Perubahan kebijakan fiskal mungkin terlihat seperti persoalan ekonomi makro.
Namun dampaknya dapat menjalar ke industri teknologi.
Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan investasi, ekspansi, digitalisasi, dan pembangunan infrastruktur teknologi.
Misalnya, perusahaan yang sedang mempertimbangkan investasi pada cloud infrastructure, data center, cybersecurity, software development, atau sistem enterprise perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan semakin banyak teknologi untuk mendukung digitalisasi layanan publik dan administrasi negara.
Artinya, hubungan antara kebijakan ekonomi digital dan kebutuhan teknologi semakin sulit dipisahkan.
Bagaimana dengan Industri Telekomunikasi?
Telekomunikasi menjadi sektor lain yang perlu diperhatikan.
Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas jaringan, serta mendukung perkembangan teknologi seperti 5G dan berbagai layanan digital.
Karena itu, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan industri telekomunikasi dapat memiliki efek lanjutan terhadap kemampuan perusahaan melakukan investasi infrastruktur.
Persoalannya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan investasi.
Jika beban industri terlalu tinggi, ruang perusahaan untuk melakukan investasi dapat terpengaruh. Sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.
Karena itu, kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi penting bagi industri teknologi dan telekomunikasi.
Apakah Pergantian Menteri Keuangan Akan Mengubah Arah Ekonomi Digital?
Pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan sebelumnya akan berubah.
Setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, Suahasil Nazara menyampaikan komitmen terhadap kesinambungan kebijakan fiskal dan menjaga defisit tetap dalam batas 3 persen dari PDB. Reuters juga melaporkan bahwa Suahasil menekankan keberlanjutan kebijakan fiskal dalam agenda awalnya sebagai Menteri Keuangan.
Artinya, terdapat indikasi bahwa stabilitas pengelolaan fiskal tetap menjadi perhatian.
Namun, kesinambungan kebijakan tidak selalu berarti implementasinya akan identik.
Perubahan kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam prioritas, kecepatan implementasi, evaluasi program, maupun cara pemerintah berkomunikasi dengan industri.
Karena itu, industri teknologi perlu memperhatikan bukan hanya kebijakan yang sudah berjalan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan ke depan.
Tiga Hal yang Perlu Diperhatikan Industri Teknologi
Ada setidaknya tiga hal yang layak diperhatikan oleh pelaku industri teknologi dan ekonomi digital Indonesia.
1. Perkembangan Pajak Ekonomi Digital
Implementasi pajak marketplace akan menjadi salah satu indikator penting mengenai bagaimana pemerintah mengintegrasikan aktivitas perdagangan digital ke dalam sistem perpajakan.
Pelaku e-commerce, marketplace, UMKM digital, dan perusahaan teknologi perlu mengikuti perkembangan regulasi agar dapat menyesuaikan sistem dan proses bisnis mereka.
2. Perkembangan Coretax dan Integrasi Data
Digitalisasi perpajakan akan membuat data semakin penting.
Ke depan, kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menjaga keamanan informasi, serta memastikan sistem dapat berjalan secara reliable akan menjadi semakin penting.
Hal ini juga berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap software engineer, data engineer, cybersecurity specialist, system analyst, dan berbagai peran IT lainnya.
3. Investasi Infrastruktur Digital
Pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur.
Jaringan telekomunikasi, data center, cloud computing, cybersecurity, dan berbagai sistem enterprise menjadi fondasi yang memungkinkan bisnis digital berkembang.
Karena itu, kebijakan yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi di sektor tersebut juga perlu diperhatikan.
Dampaknya terhadap Kebutuhan IT Talent
Perkembangan ekonomi digital pada akhirnya tidak hanya menciptakan kebutuhan terhadap teknologi, tetapi juga terhadap manusia yang mampu membangun dan mengoperasikannya.
Ketika perusahaan meningkatkan digitalisasi, kebutuhan terhadap berbagai spesialis IT dapat ikut berkembang.
Beberapa posisi yang semakin relevan antara lain:
- Software Developer
- Data Engineer
- Cloud Engineer
- DevOps Engineer
- Cybersecurity Specialist
- Business Analyst
- System Analyst
- QA & Software Tester
- IT Project Manager
- AI & Machine Learning Engineer
Di sinilah isu IT talent Indonesia menjadi penting.
Transformasi digital membutuhkan lebih dari sekadar investasi pada software dan hardware. Perusahaan juga membutuhkan talenta dengan kemampuan teknis dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
Ekonomi Digital Indonesia Memasuki Fase Baru
Perkembangan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia telah memasuki fase yang berbeda.
Ekonomi digital tidak lagi hanya dilihat sebagai sektor yang perlu didorong melalui investasi dan inovasi.
Aktivitas digital juga semakin menjadi bagian dari sistem ekonomi formal yang perlu dikelola, diatur, dan diintegrasikan dengan administrasi negara.
Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi salah satu momentum yang perlu diperhatikan oleh industri.
Bukan karena pergantian figur otomatis mengubah seluruh kebijakan, tetapi karena arah implementasi kebijakan fiskal dapat memengaruhi lingkungan tempat industri teknologi berkembang.
Bagi perusahaan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana regulasi, investasi, teknologi, dan kebutuhan talent akan bergerak secara bersamaan.
Karena pada akhirnya, ekonomi digital tidak hanya dibangun oleh regulasi.
Ia dibangun oleh infrastruktur, teknologi, investasi, dan manusia yang memiliki skill untuk menjalankannya.
Dan ketika Indonesia terus mendorong digitalisasi, kebutuhan terhadap IT talent yang tepat untuk kebutuhan bisnis juga akan semakin penting.
